JAKARTA — Instruksi tegas itu keluar setelah Kapolri melaporkan dugaan keterlibatan puluhan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan yang disengaja. Prabowo menegaskan tidak ada toleransi bagi perusahaan yang kembali melanggar meski sudah pernah dikenai sanksi. Pencabutan izin, menurutnya, harus dilakukan berdasarkan hasil verifikasi terhadap pelanggaran yang ditemukan.
"Jadi semua tadi yang dinilai oleh Kapolri, diverifikasi yang melanggar, kita akan bertindak dengan keras. Apalagi yang sudah diberi sanksi tahun-tahun yang dulu, kalau sekarang masih dia melanggar, berarti tidak ada jalan lain, kita harus cabut semua izin-izinnya," kata Prabowo dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.
Pencabutan Izin Diminta Segera, Proses Hukum Tetap Jalan
Prabowo meminta pencabutan izin tidak menunggu waktu lama. Ia menekankan perusahaan yang sudah jelas bertanggung jawab tidak perlu diberi ruang negosiasi. Proses hukum tetap berjalan meski izin sudah dicabut.
"Dan akan kita lakukan dalam waktu dekat, saya minta tidak usah lagi ada macam-macam kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya. Dan bila perlu setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang," jelasnya.
Pernyataan itu menandai perubahan sikap penanganan karhutla dari sekadar sanksi administratif ke arah pencabutan izin usaha. Korporasi yang terbukti sengaja membakar lahan menghadapi dua konsekuensi sekaligus: kehilangan izin operasional dan penyelidikan pidana.
Kapolri Diminta Kerahkan Seluruh Instansi di Bawahnya
Instruksi khusus diberikan Prabowo kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Seluruh jajaran kepolisian diminta mendalami dugaan pelanggaran tanpa setengah hati. Penyelidikan diarahkan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab dan memastikan penindakan sesuai pelanggaran yang ditemukan.
"Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian. Selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini," tutur Prabowo.
Laporan yang diterima Prabowo menyebut kondisi karhutla masih rawan dalam satu setengah bulan ke depan. Seluruh jajaran pemerintah diminta mempertahankan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan eskalasi kebakaran.
Karhutla Jadi Bahan Evaluasi Sistem Mitigasi
Prabowo menilai penanganan karhutla saat ini harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem mitigasi. Persiapan ke depan diminta dilakukan lebih masif agar pencegahan dan penanganan kebakaran hutan berlangsung lebih baik.
"Dan ini juga mengingatkan kita bahwa persiapan kita harus lebih masif, dan penanganan-penanganan yang akan datang saya yakin akan lebih baik dari pengalaman kita sekarang. Saya tekankan bahwa masalah kebakaran hutan ini harus kita benar-benar kendalikan," tegas Prabowo.
Rapat terbatas hybrid itu juga membahas penanganan sejumlah bencana lain di Tanah Air. Prabowo menyatakan pemerintah akan mencari langkah solusi menyeluruh untuk mengendalikan karhutla, bukan hanya respons darurat saat kebakaran terjadi.
